Bogor, 7 Mei 2026- Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. Gati Gayatri, M.A., menilai riset komunikasi di Indonesia menghadapi tantangan besar di tengah transformasi digital akibat kuatnya pengaruh birokrasi, struktur kekuasaan, dan kelembagaan akademik.
Hal itu disampaikannya Gati Gayatri dalam Simposium Asosiasi Dosen dan Peneliti Ilmu Komunikasi Indonesia (ADPIKI) di Bogor, Kamis, melalui paparannya berjudul “Peran dan Tantangan Riset Komunikasi dalam Transformasi Digital”.
Pada kesempatan itu, Gati Gayatri yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Pakar ADPIKI, menjelaskan bahwa pembingkaian mengenai kinerja riset komunikasi selama ini terlalu berfokus pada aspek positif maupun negatif, tetapi kurang memperhatikan pengaruh relasi kekuasaan dan kelembagaan akademik tempat riset itu dijalankan.
Ia mengungkapkan, dunia akademik merupakan arena kompetitif yang menuntut dosen dan peneliti untuk terus mengumpulkan modal ekonomi, sosial, maupun simbolik, seperti pendanaan, jaringan akademik, hingga publikasi di jurnal bereputasi internasional.
Menurut Gati, birokratisasi riset semakin memperkuat persaingan melalui sistem peringkat, faktor dampak jurnal, hingga mekanisme hibah penelitian. Kondisi tersebut menyebabkan topik-topik penelitian yang mudah “dihilirisasi” atau sesuai kebutuhan pasar menjadi lebih dominan dan mudah memperoleh pendanaan, sementara riset komunikasi dinilai relatif lebih sulit dihilirisasi sehingga sering terpinggirkan.
Selain itu, ia menilai sistem birokrasi juga membatasi inovasi akademik karena penelitian harus mengikuti format dan prosedur formal lembaga, mulai dari struktur hibah, klirens etik, hingga standar anggaran penelitian.
Dalam temuannya, Gati juga menyoroti dominasi paradigma penelitian yang cenderung mengutamakan pendekatan “aman” seperti studi kasus, kajian literatur, dan survei sederhana. Sementara itu, perspektif kritis dalam riset komunikasi transformasi digital masih jarang digunakan. Akibatnya, inovasi akademik maupun kebijakan menjadi sulit berkembang.
Ia menambahkan, birokratisasi turut mendorong riset komunikasi menuju tujuan yang lebih instrumental, seperti sekadar mengukur atau mengevaluasi transformasi digital, sehingga menghambat peran komunikasi dalam membangun ruang publik yang demokratis.
Menurut dia, dosen dan peneliti komunikasi kini cenderung bergeser dari peran sebagai “pengamat kritis” menjadi “penasihat”, “konsultan”, atau “pelaksana” kebijakan. Hal tersebut terjadi karena penelitian komunikasi tidak lahir di ruang hampa, melainkan dipengaruhi relasi kuasa negara, pasar, dan kelembagaan akademik.
Dalam kesimpulannya, Gati menyebut birokratisasi merupakan “pedang bermata dua” bagi riset komunikasi. Di satu sisi meningkatkan organisasi, akuntabilitas, dan dampak sosial, namun di sisi lain membatasi kebebasan intelektual dan memperkuat struktur kekuasaan yang ada.
Karena itu, ia merekomendasikan reformasi multi-level dalam sistem evaluasi, penerbitan ilmiah, dan tata kelola akademik. Menurut dia, pengembangan sistem penilaian berbasis naratif, penerbitan akses terbuka yang adil, serta tata kelola akademik yang lebih inklusif diperlukan untuk menciptakan lingkungan penelitian yang lebih sehat dan beragam secara intelektual.(*)
-MM-
