BOGOR — Merespons dinamika transformasi digital dan tantangan lanskap global, Asosiasi Dosen dan Peneliti Ilmu Komunikasi Indonesia (ADPIKI) akan resmi dideklarasikan pada Kamis, 7 Mei 2026, di IPB International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Mengusung tema “Ilmu Komunikasi Indonesia dalam Lanskap Global South dan Transformasi Digital: Tantangan Etis-Profesional Dosen dan Peneliti”, acara ini menjadi momentum strategis dalam mensinergikan riset dan advokasi profesi akademisi komunikasi di Tanah Air.
Ketua Umum ADPIKI, Dr. Heri Budianto, menegaskan bahwa ADPIKI hadir dengan semangat inklusivitas untuk mendorong kolaborasi yang aplikatif dan berdampak di tengah masyarakat. “ADPIKI hadir sebagai wadah yang berfokus pada kolaborasi antara dosen dan peneliti di bidang ilmu komunikasi. Yang membedakan adalah semangat inklusivitas dan fokus kita pada pengembangan kompetensi penelitian yang aplikatif. Kami tidak hanya berkumpul secara formalitas, tetapi benar-benar mendorong terciptanya karya ilmiah yang memiliki dampak sosial,” ujar Dr. Heri.
Menurut Dr. Heri, ADPIKI menitikberatkan pada pembentukan jejaring yang kuat untuk membantu dosen-dosen muda dalam meniti karier akademik mereka. “Misalnya melalui pendampingan penulisan jurnal, publikasi, hingga akses mendapatkan hibah penelitian,” katanya.
Kualitas SDM dan Reformasi Birokrasi Akademik
Sebagai wadah asosiasi tingkat nasional, ADPIKI juga berkomitmen memperjuangkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). “Tentu yang utama adalah peningkatan kualitas SDM di bidang komunikasi. Kami memperjuangkan agar dosen-dosen komunikasi di Indonesia memiliki standar kompetensi global. ADPIKI akan menjadi jembatan bagi para anggotanya untuk mendapatkan akses ke sumber daya penelitian, baik di tingkat nasional maupun internasional,” tegas Dr. Heri.
Di samping itu, asosiasi ini juga akan secara aktif memperjuangkan kemudahan birokrasi dalam penelitian dan publikasi agar para dosen bisa lebih berfokus pada substansi karya ilmiah mereka. “Tidak sekadar mengurus persoalan administratif saja,” kata dia.
Fokus pada Kesejahteraan Dosen dan Peneliti
Lebih lanjut, Dr. Heri menyoroti isu krusial terkait kesejahteraan dosen yang menurutnya adalah fondasi utama dari kualitas pendidikan tinggi.
“Bagaimana mungkin dosen bisa meneliti dengan tenang dan berkualitas jika kebutuhan dasarnya belum terpenuhi secara layak? ADPIKI mendorong pemerintah dan institusi terkait untuk meninjau kembali skema pemberian insentif bagi dosen dan peneliti. Kami ingin agar ada penghargaan yang lebih adil terhadap kekayaan intelektual dan kerja-kerja akademik,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa kesejahteraan yang diperjuangkan bukan semata-mata soal gaji pokok, melainkan juga menyangkut jaminan kesehatan, dukungan dana riset, dan perlindungan profesi. “Kami akan terus menyuarakan hal ini melalui jalur-jalur yang tepat,” tambahnya.
Rangkaian acara deklarasi ini ditargetkan akan dihadiri oleh sekitar 200 peserta, yang terdiri dari dosen ilmu komunikasi, peneliti, guru besar, pengelola program studi, mahasiswa pascasarjana, hingga mitra dari pemerintah dan industri.
Selain agenda pembacaan deklarasi dan pelantikan pengurus periode pertama, acara juga akan diisi dengan keynote speech mengenai sinergi dan hilirisasi riset dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. Arif Satria, serta penyampaian orasi ilmiah dari jajaran Guru Besar Ilmu Komunikasi.
Deklarasi ADPIKI diharapkan dapat merumuskan standar etik profesional yang adaptif di era digital sekaligus memperkuat arah strategis ilmu komunikasi Indonesia dalam menghadapi gempuran disinformasi, bias media, serta tantangan etika privasi data yang semakin kompleks akibat pesatnya integrasi kecerdasan buatan (AI) di masyarakat.
-MM-
